Honor 200 Tenaga Medis, Uji Kekuatan SIP dan SK Walikota
Dibuat Oleh : Prayogi Nugraha, Terbit : 18 September 2017 Dilihat : 42 Kali

Honor 200 Tenaga Medis, Uji Kekuatan SIP dan SK Walikota

Kota Gorontalo – Legalitas kerja baik itu Surat Izin Pratek (SIP) dan SK Walikota, menjadi pembahasan panas di meja rapat Wakil Walikota Gorontalo Selasa (12/09) kemar. Untuk mencari solusi tentang persoalan klaim 200 pegawai di Rumah Sakit (RS) Otanaha Kota Gorontalo, yang belum terbayarkan selama empat bulan. Hasilnya, mereka yang hadir dalam rapat itu, baik Wakil Walikota Gorontalo dr. Budi Doku, Kadis Kesehatan Kota Gorontalo dan Direktur RS Otanaha memutuskan. Akan melakukan konsultasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, BPJS Pusat serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam waktu dekat ini. “Karena kasus seperti ini, sudah banyak di daerah-daerah, termasuk Kota Gorontalo,” ujar Budi Doku.

Terkuak dalam pertemuan itu, alasan BPJS Kesehatan Gorontalo tidak membyarkan klaim 200 pegawai tersebut, yang berjumlah sekitar Rp 651.567.900, dari total Rp 851 juta sudah termasuk sarana dan prasarananya. Karena 200 pegawai tersebut, tidak memiliki Surat Izin Praktek (SIP). Ini berdasarkan Permenkes RI 2052/MENKES/X/2011, Pasal 1 ayat 4 dan 5 tentang SIP dan Surat Tugas. Serta pasal 15 ayat 1 dan 2 tentang kepentingan pemenuhan kebutuhan pelayanan juga surat tugas. Ditambah UU Nomor 29 tahun 2004 pasal 36 tentang pemberian izin praktek. “Temuan-temuan ini, yang membuat klaim itu tidak dibayarkan,” ujar Kadis Dikes Kota Gorontalo dr. Nur Albar Finasim.

Dalam Permenkes RI, SIP ini menjadi syarat utama untuk mendapatkan klaim dari BPJS Kesehatan. Dan kepemilikan SIP tersebut sesuai dengan undang-undang Nomor 29 tahun 2004 pasal 36 tentang pemberian izin praktek, tidak bisa melebihi dari tiga. Sementara, temuan dari BPJS Kesehatan yang diterima Dikes Kota sebelumnya, terdapat banyak yang tidak memiliki SIP dan ada yang sudah memiliki SIP, namun lebih dari tiga. “SIP itu adalah legalitas kerja. Dan beberapa bulan lalu, kami telah melakukan penertiban terhadap tenaga medis yang tidak memiliki SIP, sebagai bentuk pengawasan kami,” tutur Nur Albar.

Nah, bagaimana dengan Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan Walikota, yang saat ini dikantongi 200 pegawai tersebut. Seperti SK Walikota Nomor 821/BKPP/II/856/TAHUN2017, tentang penunjukan dokter paruh waktu spesialis penyakit dalam pada RS Otanaha Kota Gorontalo, milik salah satu dokter ahli. Lembaran dokumen penting itu, tentunya tidak lain adalah legalitas kerja 200 pegawai tersebut. Bahkan kata Wakil Walikota Gorontalo dr. Budi Doku, SK Walikota itu, tingkatannya lebih tinggi dari pada SIP. “Artinya, Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Gorontalo, harus bertanggungjawab atas persoalan ini,” tegas Budi Doku. “Karena ini dapat mempengaruhi program unggulan kami,” timpalnya.


  

0 Komentar

Komentar


Nama Lengkap
Email
Alamat Website
Komentar
 
Galeri
Jejak Pendapat
Kawasan Ekonomi Kecamatan
Infrastruktur Perkotaan
Kartu Sejahtera (Gratis dari Lahir sampai Mati)
Penataan Birokrasi
Penguatan organisasi Agama
Kawasan Ciber City dan Technopark
LINK TERKAIT