Ini 4 (Empat) Kriteria PNS yang bisa ikut Inpassing Jabatan Fungsional
Dibuat Oleh : Andikha Saldi, Terbit : 16 Februari 2017 Dilihat : 120 Kali

Ini 4 (Empat) Kriteria PNS yang bisa ikut Inpassing Jabatan Fungsional

Hal itu disampaikan oleh Direktur Perundangan-undangan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Haryomo Dwi Purtanto selaku Plt. Direktur Jabatan ASN pada saat Rapat Koordinasi Teknis pelaksanaan kebijakan inpassing bersama seluruh unit kerja BKN Pusat dan Kantor Regional BKN yang berlangsung Senin, (13/2) di Kantor Pusat BKN Jakarta.

Keempat kategori PNS yang memenuhi kualifikasi ikut inpassing sebagai berikut :

  1. PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang masih mengerjakan bidang jabatan fungsional yang akan diduduki minimal selama 2 (dua) tahun;
  2. PNS yang memiliki dan mengerjakan tugas jabatan sesuai dengan formasi jabatan fungsional tetapi belum diangkat, dengan syarat telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
  3. PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Tetapi bagi PNS yang sudah diberhentikan dari jabatan fungsional karena tidak dapat memenuhi angka kredit tidak dapat mengikuti pengangkatan ke dalam jabatan fungsional melalui inpassing;
  4. Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas yang pernah dan memiliki pengalaman mengerjakan bidang jabatan fungsional yang akan diduduki.

Sesuai dengan PermenPANRB Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional melalui inpassing, setiap PPK mengusulkan kebutuhan PNS yang akan diangkat ke dalam jabatan fungsional kepada instansi pembina jabatan fungsional. Selanjutnya instansi pembina jabatan fungsional bertanggung jawab menghitung komposisi kebutuhan jabatan fungsional yang diusulkan PPK dengan berorientasi pada kebutuhan formasi. Jika usulan yang disampaikan tidak sesuai dengan kebutuhan dalam formasi akan dikembalikan kepada PPK.

Selain itu, instansi pembina jabatan fungsional juga memiliki peran dalam menyiapkan uji kompetensi bagi PNS yang diusulkan PPK sesuai dengan standar kualifikasi yang disusun. Hasil uji kompetensi selanjutnya diserahkan kepada Menteri PANRB dan Kepala BKN.

Pelaksanaan kebijakan inpassing ini dilakukan sejak PermenpanRB 26/2016 diberlakukan Desember 2016 hingga Desember 2018 mendatang.

sumber : http://www.bkn.go.id/berita/ini-4-empat-kriteria-pns-yang-bisa-ikut-inpassing-jabatan-fungsional


  

0 Komentar

Komentar


Nama Lengkap
Email
Alamat Website
Komentar
 
Galeri
Jejak Pendapat
Kawasan Ekonomi Kecamatan
Infrastruktur Perkotaan
Kartu Sejahtera (Gratis dari Lahir sampai Mati)
Penataan Birokrasi
Penguatan organisasi Agama
Kawasan Ciber City dan Technopark
LINK TERKAIT