Manfaat dan Mudarat Libatkan Swasta Pindahkan Ibu Kota
Dibuat Oleh : Prayogi Nugraha, Terbit : 10 Juli 2017 Dilihat : 63 Kali

Manfaat dan Mudarat Libatkan Swasta Pindahkan Ibu Kota

Jakarta -- Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menyebutkan, rencana pemerintah menggandeng swasta dalam pembentukan pusat administrasi atau ibu kota baru memiliki untung dan rugi. Adapun, keterlibatan swasta dimaksudkan supaya tak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dari sisi manfaat, beban APBN bisa semakin ringan. Pasalnya, sejumlah pembangunan pendukung memang bisa diberikan kepada swasta, misalnya pembangunan perumahan, pusat kesehatan, dan lainnya yang berorientasi bisnis.

"Swasta kan arahnya cari profit. Campur tangan mereka bisa saja membuat adanya perputaran ekonomi ke depan," ujar Eko, Minggu (9/7).

Selanjutnya, keterlibatan swasta dipandang bisa membuat penciptaan kesempatan kerja lebih luas. Sehingga, peran ibu kota baru ke depan tak sebatas pusat administrasi, tetapi juga mampu menumbuhkan ekonomi sekitar.

Kendati begitu, ada potensi kerugian juga bila pemerintah tak menimbang peran swasta dengan baik. Misalnya, wacana tawaran pemilikan lahan kepada swasta, seperti yang digagas pemerintah, bisa membuat pemerintah justru bergantung pada swasta.

"Kalau lahan jadi milik swasta, nanti ada gedungnya. Lalu, pemerintah malah jadi menyewa di gedung swasta itu. Perhitungan pengeluaran ke depannya tentu harus diperhitungkan, masa nanti sewa berapa puluh tahun," katanya.

Selain itu, Eko mengkhawatirkan, bila kemudian peran swasta cukup besar, hal ini membuat pemerintah cenderung memberi insentif berlebih kepada swasta. "Jangan sampai pembangunannya jadi lama, karena kebanyakan syarat dari swasta," ucapnya.

Lalu, swasta memiliki kecenderungan lebih tertarik pada pembangunan yang bisa memberikan keuntungan. Kekhawatirannya, pembangunan infrastruktur utama dan pemenuhan pembangunan pusat administrasi tetap menyedot pendanaan yang besar dari APBN dan beban APBN tetap besar.

"Jadi, ini sebuah risiko bahwa campur tangan APBN memang harus besar, sehingga kematangan rencana ini harus benar-benar diperhitungkan. Jangan sampai berhenti tengah jalan karena menyadari biayanya tidak cukup," imbuh Eko.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang PS Brodjonegoro menyebut, pemerintah berencana menggandeng swasta dalam pembangunan ibu kota baru melalui skema kepemilikan lahan.

Dengan rencana ini, Bambang menilai, alokasi pembiayaan pembangunan jadi tak membebani APBN. Di sisi lain, pemerintah juga berorientasi membangun ibu kota di atas lahan milik pemerintah, sehingga tak menambah biaya beli dan ganti rugi lahan.

Adapun, persiapan pemindahan ibu kota bisa dilakukan pada 2018 mendatang dan dalam waktu sekitar 4-5 tahun, pemindahan dapat rampung dikerjakan. Kendati begitu, sampai saat ini, pemerintah masih menyelesaikan kajian pemindahan ibu kota tersebut.

​Sumber: http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170709161411-92-226626/manfaat-dan-mudarat-libatkan-swasta-pindahkan-ibu-kota/


  

0 Komentar

Komentar


Nama Lengkap
Email
Alamat Website
Komentar
 
Galeri
Jejak Pendapat
Kawasan Ekonomi Kecamatan
Infrastruktur Perkotaan
Kartu Sejahtera (Gratis dari Lahir sampai Mati)
Penataan Birokrasi
Penguatan organisasi Agama
Kawasan Ciber City dan Technopark
LINK TERKAIT