Pemkot Gorontalo Akan Bebaskan Pajak UKM Rintisan
Dibuat Oleh : Andikha Saldi, Terbit : 04 April 2017 Dilihat : 208 Kali

Pemkot Gorontalo Akan Bebaskan Pajak UKM Rintisan

Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo, akan membebaskan pajak bagi pelaku usaha kecil menengah (UKM) rintisan, apalagi yang bergerak di bidang pangan. Wakil Walikota Gorontalo, Charles Budi Doku, mengatakan kebijakan itu sebagai dukungan pemerintah dalam mensejahterakan warganya, terutama warga yang kreatif menggerakkan UKM. "Jika UKM rintisan bisa meningkat, khususnya pangan, maka bisa mendukung sektor pariwisata. Di setiap lokasi pariwisata harus ada pangan yang bisa menarik untuk dikonsumsi oleh para wisawatan, sekaligus memperkenalkan makanan khas Gorontalo, seperti `Ilabulo`, katanya, Selasa.

Selain itu, Budi Doku selalu mengarahkan kepada aparatur sipil negara (ASN) untuk selalu mengkonsumsi pangan produk lokal, agar mereka bisa terus mengembangkan usahanya. Karena tanpa pembeli, pelaku UKM rintisan tidak bisa berkembang. Selain itu, para tamu pemerintah akan diarahkan memanfaatkan makanan lokal dari pelaku UKM. "Jika pelaku UKM rintisan sudah tumbuh, barulah kita kenakan pajak. Minimal dalam waktu dua tahun beroperasi, barulah kita kenakan pajak. Jika pajak sudah berlaku sejak awal, maka akan berpengaruh pada harga jual. Dengan harga yang tinggi, peminat juga akan sulit membelinya," katanya.

Untuk mengawasi berjalannya UKM rintisan, maka pemerintah akan mengarahkan SKPD terkait sebagai pendamping. Mereka juga akan bertugas mengawal kemasan dan perizinan dari Balai POM. Budi Doku mengatakan, tanpa kemasan yang bagus dan tidak mendapat sertifikat dari Balai POM, maka kepercayaan konsumen akan berkurang. "Kualitas UKM rintisan harus bisa bersaing dengan pasar. Jika bagus maka akan dibutuhkan dalam mengawal pariwisata," katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Koperasi dan UKM di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Gorontalo Ani Astut mengatakan, saat ini pihaknya terus mendorong pelaku UKM untuk terdaftar di badan hukum. Tanpa itu, mereka tidak bisa mengucurkan dana hibah untuk membantu permodalan. Saat ini Ani mengungkapkan ada peraturan menteri yang melarang dana hibah ke pelaku UKM tanpa badan hukum. "Itu menjadi kendala kami di tahun 2016, dengan peraturan itu, terpaksa dana Rp. 2,5 miliar masih tersimpan di keuangan karena tidak bisa dicairkan," katanya.

Padahal setiap tahun, mereka telah memprogramkan 1.000 proposal yang harus dicairkan untuk membantu pelaku UKM. Pada tahun 2015, realisasinya mencapai 980 proposal dengan rata-rata pemberian bantuan sebesar Rp. 25 juta untuk satu kelompok berjumlah 10 anggota. Dari data yang mereka miliki, ada 8.020 pelaku UKM di Kota Gorontalo. 

sumber : http://www.antaragorontalo.com/berita/36929/pemkot-gorontalo-akan-bebaskan-pajak-ukm-rintisan


  

0 Komentar

Komentar


Nama Lengkap
Email
Alamat Website
Komentar
 
Galeri
Jejak Pendapat
Kawasan Ekonomi Kecamatan
Infrastruktur Perkotaan
Kartu Sejahtera (Gratis dari Lahir sampai Mati)
Penataan Birokrasi
Penguatan organisasi Agama
Kawasan Ciber City dan Technopark
LINK TERKAIT