Perekrutan CPNS: antara pemborosan dan mengganti pensiunan
Dibuat Oleh : Prayogi Nugraha, Terbit : 18 September 2017 Dilihat : 24 Kali

Perekrutan CPNS: antara pemborosan dan mengganti pensiunan

Polemik perekrutan pegawai negeri sipil tidak hanya berlangsung di tengah masyarakat awam. Seorang komisioner Ombudsman Indonesia, Alvin Lie, termasuk yang mempertanyakan langkah pemerintah.

Pasalnya, kata Alvin, belanja gaji pegawai mencapai Rp343,3 triliun atau sekitar seperempat dari total anggaran belanja negara 2017, yang membengkak Rp62 triliun dari setahun sebelumnya.

"Ini kan konflik ya, bertentangan dengan komitmen pemerintah untuk melakukan penghematan," ujar Alvin.

Selain menambah anggaran belanja negara, perekrutan PNS baru dinilai tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan hal itu, pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, mempertanyakan apakah kebijakan penerimaan pegawai baru sudah dikaji dengan matang.

"Yang harus dilakukan adalah assessment dulu. Apakah sesuai dengan kebutuhan? Penyalurannya bagaimana? Lalu adakah tenaga honorer yang selama ini diperkerjakan bisa didayagunakan?"

Pemerintah mengklaim penerimaan PNS baru telah melalui kajian matang. Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi, Herman Suryatman, mengatakan perekrutan PNS telah dianalisa.

"Formasi perekrutan kan diusulkan kementerian dan lembaga berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, termasuk juga memperhatikan kemampuan fiskal negara," kata Herman.

Padahal, tahun lalu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berencana merampingkan jumlah PNS. Kala itu, kementerian tersebut mengatakan belanja pegawai amat menguras anggaran.

"Bagaimana mungkin kita bisa membangun jembatan, membangun jalan, pendidikan, kesehatan, apabila belanjanya banyak diserap pegawai? Lalu bagaimana belanja pegawai dikurangi? Itu ada konsekuensi. Harus ada rasionalisasi," kata Herman, tahun lalu.

Pemerintah membuka lowongan PNS dalam dua gelombang tahun ini. Gelombang pertama dibuka untuk mengisi 19.210 posisi, sedangkan gelombang kedua untuk 17.928 posisi yang meliputi 60 Kementerian/Lembaga serta untuk pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Pemerintah berdalih perekrutan PNS diperlukan guna menambal posisi yang ditinggalkan pegawai yang pensiun.

Namun, menurut Herman, jumlah pensiunan tahun ini mencapai lebih dari 100.000 orang, yang jauh lebih besar dari jumlah pegawai baru.

Pada gelombang kedua, institusi yang paling banyak menerima pegawai adalah Kementerian Keuangan dengan 2.880 posisi. Ini diikuti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN (1.610 posisi) serta Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (1.500 posisi).

Di Indonesia saat ini jumlah PNS tercatat mencapai 4,37 juta orang per 31 Desember 2016.

Untuk menggaji jutaan PNS tersebut, pemerintah menghabiskan Rp243,72 triliun untuk belanja pegawai pada 2014. Jumlah tersebut meningkat pada 2015 menjadi Rp281,14 triliun dan pada 2016 menjadi Rp305,14 triliun.

Sumber: http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41242504


  

0 Komentar

Komentar


Nama Lengkap
Email
Alamat Website
Komentar
 
Galeri
Jejak Pendapat
Kawasan Ekonomi Kecamatan
Infrastruktur Perkotaan
Kartu Sejahtera (Gratis dari Lahir sampai Mati)
Penataan Birokrasi
Penguatan organisasi Agama
Kawasan Ciber City dan Technopark
LINK TERKAIT