Rakor Forum Data dan Informasi Pembangunan
Dibuat Oleh : Andikha Saldi, Terbit : 19 Maret 2018 Dilihat : 51 Kali

Rakor Forum Data dan Informasi Pembangunan

Sehubungan percepatan pelaksanaan penyusunan/penerbitan Buku Kota Gorontalo dalam Angka (KDA) tahun 2017 serta sinkronasi dan integrasi data dan informasi perencanaan pembangunan di Kota Gorontalo, maka dilaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Data tahun 2018. Rakor yang dilaksanakan di Aula Bapppeda Kota Gorontalo tersebut dihadiri oleh unsur BPS Kota Gorontalo, OPD terkait dan ASN Bapppeda Kota Gorontalo.

Acara diawali kata pengantar oleh Plt. Kepala Bapppeda Kota Gorontalo, Ibu Ir. Ha. Laida M. Ali, M.Si. Kepala Bapppeda menyampaikan beberapa hal terkait penyelenggaraan kegiatan Rakor, yakni :

  1. Mengupayakan penyeragaman data baik yang dikeluarkan oleh BPS maupun OPD di wilayah pemerintahan Kota Gorontalo.
  2. Melalui forum data ini diharapkan OPD dapat mengidentifikasi kebutuhan data masing-masing OPD, yang akan dimasukan di dalam aplikasi e-Data yang sementara dikembangkan.
  3. Didalam penyajian data terdapat kendala-kendala yang dihadapi seperti misalnya terdapat perbedaan data yang dikeluarkan, tingkat keterisian data yang belum maksimal, maupun ketersediaan data berdasarkan kebutuhan masing-masing stakeholder yang belum terpenuhi, yang kesemuannya memerlukan kerjasama dari semua pihak terkait
  4. Disadari bahwa pihak kelurahan memegang peranan penting di dalam pemenuhan data baik yang akan menjadi konsumsi OPD maupun data yang terkait perencanaan. Untuk itu kami meminta keterlibatan yang aktif bagi pihak Kecamatan, selaku perpanjangan tangan Pemerintah Daerah untuk memberikan informasi pada pihak kelurahan di wilayah masing-masing atas hasil pertemuan pada hari ini dan juga mendorong dan memastikan ketersediaan data berbasis Kelurahan
  5. Terkait penyusunan RPJMD, berdasarkan amanat Permendagri 86 tahun 2017 bahwa di dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah, ketersedian data berdasarkan kondisi yang real dan potensi yang ada di daerah merupakan salah satu kunci utama didalam melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan yang baik

Di dalam Rakor tersebut Kepala BPS menyampaikan bahwa tidak semua data dapat dipenuhi oleh BPS, maka sangat berharap format data yang dibagikan ke masing-masing OPD data terisi dengan baik dan juga bentuk forum satu data. Manfaat satu data yakni :

1. Meningkatkan Kualitas Kebijakan Pemerintah

Data merupakan komponen penting dalam pengambilan keputusan. Melalui insiatif Satu Data, efektivitas dan efisiensi dari tata kelola data pemerintah dapat ditingkatkan sehingga data tersebut menjadi lebih akurat. Asupan data yang akurat akan menciptakan kebijakan publik yang lebih tepat sasaran dan tepat guna.

2. Memperbaiki Alur Koordinasi Data Pemerintah

Melalui Satu Data, data standar dan metadata baku yang diterapkan pada setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat memperbaiki alur koordinasi dan interoperabilitas data antar instansi. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) dari setiap instansi akan bertindak sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dan pengelola utama data internal.

3. Meningkatkan Akuntabilitas Badan Publik

Satu  Data dapat mendukung pengawasan publik terhadap pemerintah dan membantu mengurangi tindakan korupsi dengan memungkinkan adanya transparansi yang lebih besar. Hal ini dimungkinkan karena data terbuka memudahkan proses pemantauan kegiatan pemerintah, seperti pengawasan pengeluaran anggaran publik dan dampak yang dihasilkan dari anggaran tersebut. Satu Data juga mendorong partisipasi publik yang lebih besar dalam pemerintahan dan mendukung masyarakat yang demokratis.

4. Peningkatan Layanan Publik

Satu Data memberikan akses kepada masyarakat untuk menggunakan data sesuai dengan kebutuhannya  dan berkontribusi pada peningkatan pelayanan publik. Masyarakat dapat menggunakan data terbuka untuk memberikan umpan balik terhadap kualitas layanan dari instansi pemerintah.

5. Inovasi dan Nilai Ekonomi

Data publik adalah sumber utama  untuk inovasi sosial dan pertumbuhan ekonomi. Satu Data memberikan peluang kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat dalam mengevaluasi dan berinovasi untuk peningkatan pelayanan publik. Pengusaha dapat menggunakan data terbuka untuk lebih memahami potensi pasar sehingga dapat menciptakan produk berdasarkan data.

6. Efisiensi

Satu Data memudahkan pemerintah untuk menggali serta mengakses data pribadi dan data kementerian lain. Hal ini dapat mencegah terjadinya pengulangan dataset dan mengurangi biaya akuisisi data. Selain itu, data terbuka juga dapat memfasilitasi masyarakat untuk turut serta dalam mengawasi dataset pemerintah dan membantu meningkatkan akurasi dataset.

Kegiatan rakor diakhiri dengan diskusi dan penyampainan data dari masing-masing OPD terkait serta masukan dari tim pakar Bapppeda Kota Gorontalo mengenai perlu ada regulasi yang menjadi payung hukum untuk pusat data Kota Gorontalo serta Perlu dilakukan pemberdayaan terhadap personal pengelola data.


  

0 Komentar

Komentar


Nama Lengkap
Email
Alamat Website
Komentar
 
Galeri
Jejak Pendapat
Kawasan Ekonomi Kecamatan
Infrastruktur Perkotaan
Kartu Sejahtera (Gratis dari Lahir sampai Mati)
Penataan Birokrasi
Penguatan organisasi Agama
Kawasan Ciber City dan Technopark
LINK TERKAIT