Rapat Paripurna DPRD Kota Gorontalo Tentang Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS RAPBD 2019 Kota Gorontalo
Dibuat Oleh : rahmat maseke, Terbit : 23 Juli 2018 Dilihat : 15 Kali

Rapat Paripurna DPRD Kota Gorontalo Tentang Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS RAPBD 2019 Kota Gorontalo

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat Kebijakan Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2019 disusun dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Gorontalo. Pemerintah Kota Gorontalo telah menetapkan Peraturan Walikota Gorontalo  Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019 yang menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2019. Mendasari pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah denganDewan PerwakilanRakyat Daerah(DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. KUA memuat Kondisi Ekonomi Makro Daerah, Asumsi Penyusunan APBD, Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah, Kebijakan Pembiayaan Daerah, dan Strategi Pencapaiannya. Strategi pencapaian yang dimaksud memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target. Selanjutnya kebijakan umum APBD dituangkan dalam Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Penentuan prioritas penanganan pembangunan di Kota Gorontalo tidak lepas dari respon terhadap kondisi permasalahan dan tantangan. Pada tahun 2019, kondisi yang mendesak untuk ditindaklanjuti dapat diuraikan dalam Bidang Sosial, Ekonomi, Pemerintahan, dan Sarana Prasarana. Dalam Bidang Sosial, permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Gorontalo terkait dengan upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, dan kesehatan. Dalam hal kemiskinan, dibandingkan dengan Provinsi Gorontalo, persentase jumlah penduduk miskin di Kota Gorontalo relatif rendah yaitu sebesar 5.7% tahun 2017 dibandingkan dengan persentase penduduk miskin Provinsi Gorontalo sebesar 17.14%. Namun demikian fluktuasi jumlah penduduk miskin selama 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan di Kota Gorontalo perlu ditingkatkan dan dikuatkan. Di bidang kesehatan, yang perlu memperoleh perhatian dari pemerintah adalah masalah kesehatan ibu melahirkan. Hal ini dikarenakan Angka Kematian Ibu Melahirkan dalam beberapa tahun terakhir masih terus berfluktuasi.

Permasalahan yang perlu menjadi perhatian juga adalah pemerataan pertumbuhan wilayah karena meskipun ada daerah-daerah di Kota Gorontalo yang sudah tertata secara fisik, namun ternyata masih terdapat beberapa kawasan yang masih membutuhkan penanganan khususnya  kawasan permukiman  agar penduduknya  dapat bermukim secara lebih layak.

Sejalan dengan itu upaya peningkatan  ekonomi untuk mengurangi kesenjangan melalui program-program ekonomi kerakyatan untuk peningkatan pendapatan perlu terus dikembangkan lebih lanjut.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Gorontalo terus dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki performance dan kinerja birokrasi dari waktu ke waktu untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pada seluruh tingkatan manajemen pemerintahan.

 

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam penganggaran daerah termasuk kategori perumusan kebijakan anggaran yang disusun berdasarkan arah dan kebijakan umum anggaran, dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh daerah dalam pencapaian arah dan kebijakan umum anggaran.  PPAS memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk setiap urusan Pemerintah Daerah, yang disertai dengan Proyeksi Pendapatan Daerah, Prioritas Belanja Daerah serta Sumber-Sumber Dan Penggunaan Pembiayaan Daerah.

Penyusunan PPAS dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

  1. menentukan skala prioritas pembangunan daerah
  2. menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan
  3. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan

Tujuan

Tujuan penyusunan PPAS adalah untuk sinkronisasi dan keterpaduan sasaran program dan kegiatan dengan kebijakan pemerintah di bidang keuangan negara dan menjaga kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah serta pelayanan masyarakat.

I.3. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gorontalo  Tahun Anggaran 2019 adalah :

  1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004  tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4135) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028)
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012  4028) Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4574);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4575);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2010 Nomor 110, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5155);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4614);
  13. PeraturanPemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007 Nomor 83, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah(Beritan Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38  Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
  23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  24. Peraturan Daerah Daerah Kota Gorontalo Nomor 3 Tahun 2014 tentang  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014–2019;
  25. Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019

  

0 Komentar

Komentar


Nama Lengkap
Email
Alamat Website
Komentar
 
Galeri
Jejak Pendapat
Kawasan Ekonomi Kecamatan
Infrastruktur Perkotaan
Kartu Sejahtera (Gratis dari Lahir sampai Mati)
Penataan Birokrasi
Penguatan organisasi Agama
Kawasan Ciber City dan Technopark
LINK TERKAIT